KEMENTERIAN PANRB GELAR SIMULASI CAT DI UNIVERSITAS PADJAJARAN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa selain membuka kembali simulasi Computer Assisted Test (CAT) secara online di www.menpan.go.id,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan simulasi Computer Assisted Test (CAT) offline. Menurut rencana pelaksanaan kegiatan itu akan digelar di Universitas Padjajaran, kampus Jatinangor dalam acara Unpad Job Fair, tepatnya di Bale Santika.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, simulasi CAT itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 16 – 17 April 2016. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan metode tes CPNS yang sudah diterapkan secara penuh sejak tahun 2014.

Dikatakan, meskipun saat ini pemerintah menerapkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS, namun untuk guru, tenaga kesehatan serta ikatan dinas tetap dibuka. “Dalam waktu dekat akan dilaksanakan tes kompetensi dasar (TKD) untuk calon mahasiswa sekolah ikatan dinas, yang pendaftarannya sudah dibuka sejak bulan Maret lalu,” ujar Herman di kantornya, Rabu (13/04).

Dengan simulasi offline ini, warga masyarakat, khususnya para pelamar sekolah ikatan dinas, khususnya yang berada di Bandung dan sekitarnya dapat mencoba simulasi tes CPNS di Unpad. Namun simulasi ini juga terbuka bagi warga masyarakat umum, termasuk mahasiswa Unpad, serta warga masyarakat lainnya.

Bagi warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti simulasi CAT di Unpad, bisa mengikuti simulasi CAT secara online di website www.menpan.go.id  sejak pekan lalu.  Simulai CAT ini bisa dikunjungi melalui partner website Kementrian PANRB di www.sc.menpan.go.id.

Cara pendaftaran yang dilakukan peserta adalah dengan cara memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan biodata diri meliputi tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir serta instansi yang dituju. Waktu yang diberikan untuk peserta ujian sekitar 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 30 buah. Soal-soal yang disajikan berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Herman menambahkan, untuk pertama kali dalam sejarah, pendaftaran seleksi di 7 sekolah ikatan dinas dilaksanakan secara terpadu. Para calon mahasiswa/praja diwajibkan mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dengan  menggunakan sistem CAT, seperti halnya tes untuk CPNS. “Hanya peserta yang lulus TKD yang akan diterima. Tetapi mereka tidak serta merta diangkat menjadi CPNS. Baru setelah lulus, mereka diangkat menjadi CPNS,” imbuh Herman.

TKD dengan CAT merupakan suatu metode tes dengan bantuan komputer, yang menjamin transparansi, dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setiap peserta mendapat soal yang berbeda, meskipun duduknya bersebelahan. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta tes dapat langsung mengetahui hasilnya.

Dengan demikian, lanjut Herman, seleksi dengan sistem CAT ini akan mencegah terjadinya main mata, atau KKN dalam penerimaan mahasiswa ikatan dinas. “Dengan demikian yang tes hanya peserta yang benar-benar siap, dan putra-putri terbaik bangsa. Tidak ada titip-titipan,” tegas Herman.

Melalui sistem ini, peserta yang lulus sudah memenuhi standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS. Simulasi CAT online yang dapat diunduh secara gratis ini, merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membantu para calon peserta tes mengenal aplikasi yang sudah diterapkan secara penuh dalam tes CPNS pada tahun 2014. 

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More

Kementerian Perhubungan membutuhkan tambahan tenaga pegawai negeri sipil sekitar 15 ribu sampai 20 ribu orang secara bertahap hingga 2019

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan membuka lowongan pegawai negeri sipil secara bertahap hingga 2019. Sebab, saat ini Kemenhub tengah kekurangan tenaga lapangan di berbagai daerah.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan bandara dan sejumlah sarana transportasi lainnya menyebabkan Kemenhub harus menambah jumlah pegawai. tidak tanggung-tanggung, 20.000 PNS pun dibutuhkan secara bertahap hingga 2019.

"Nanti akan ada 147 terminal bis dari Sabang sampai Merauke yang tipe A. Selain itu jembatan timbang akan kembali ke pemerintah pusat, ini di bawah Direktorat perhubungan darat," kata Jonan dalam acara grand launching aplikasi perizinan online personil operasi pesawat udara di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

"Kita butuh tambahan tenaga pegawai negeri sipil, statusnya nanti akan PNS, sekitar 15 ribu sampai 20 ribu orang," tambah dia.

Selain terminal bis, banyaknya bandara dan pelabuhan yang akan dibangun sejak tahun lalu juga menyebabkan Kemenhub kekurangan tenaga pegawai hingga 11.000 orang. Untuk itu, Jonan mengungkapkan juga akan membuka lowongan sebagai PNS bagi petugas pelabuhan dan bandara secara berharap hingga tahun 2019.

"Tahun lalu selesai 35 pelabuhan, tahun ini akan ada 60 pelabuhan baru. Selain itu juga ada pengembangannya bandara baru. Itu tambahnya bisa 11 ribu (PNS)," ungkapnya.

Dengan begitu, Jonan memperkirakan jumlah pegawai Kemenhub ketika masa jabatannya habis akan meningkat hampir 100 persen. Jumlah pegawai pun diperkirakan akan mencapai 60.000 PNS. "Saat ini totalnya 35.000 PNS. Waktu saya keluar tahun 2019 nanti mungkin totalnya akan menjadi 60.000 PNS," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone. 

Read More

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka kembali simulasi Computer Assisted Test (CAT) secara online di www.menpan.go.id.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka kembali simulasi Computer Assisted Test (CAT) secara online di www.menpan.go.id. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi seleksi penerimaan calon mahasiswa/praja di 7 Sekolah Ikatan Dinas, yang pendaftarannya sudah dibuka beberapa waktu lalu.

Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Senin (11/04).  ”Pelaksanaan seleksi di tujuh Sekolah Ikatan Dinas itu menggunakan sistem CAT, seperti halnya tes untuk CPNS,” ujar Herman.

Dikatakan, calon mahasiswa/praja 7 Sekolah Ikatan Dinas tersebut diwajibkan mengikuti tes kompetensi dasar (TKD). CAT merupakan suatu metode seleksi dengan bantuan computer, sehingga menjamin terjadinya transparansi. Setiap peserta mendapat soal yang berbeda, meskipun duduknya berdampingan. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta tes dapat langsung mengetahui hasilnya.

Dengan demikian, lanjut Herman, seleksi dengan sistem CAT ini akan mencegah terjadinya main mata, atau KKN dalam penerimaan mahasiswa ikatan dinas. “Dengan demikian yang tes hanya peserta yang benar-benar siap, dan putra-putri terbaik bangsa. Tidak ada titip-titipan,” tegas Herman.

Melalui sistem ini, peserta yang lulus sudah memenuhi standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS. Simulasi CAT online yang dapat diunduh secara gratis ini, merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membantu para calon peserta tes mengenal aplikasi yang sudah diterapkan secara penuh dalam tes CPNS pada tahun 2014.

Diakui bahwa dewasa ini semua lulusan SLTA sudah familier dengan teknologi informasi dan komunikasi. Simulasi tersebut dibuat dalam rangka memberikan edukasi kepada pelamar yang sudah mendaftar mengikuti seleksi Sekolah Ikatan Dinas agar dalam pelaksananaan TKD agar nanti bisa lebih optimal, imbuh Herman.

Kabag Sistem Informasi pada Biro HKIPKemenetrian PANRB Taufikurahman menambahkan, aplikasi CAT ini, didalamnya tersedia pilihan beranda, registrasi, mulai CAT, papan skor, informasi CPNS, CAT offline, bantuan dan kontak. "Simulai CAT ini bisa dikunjungi melalui partner website Menpan RB di www.sc.menpan.go.id" ujarnya menambahkan.

Cara pendaftaran yang dilakukan peserta adalah dengan cara memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan biodata diri meliputi tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir serta instansi yang dituju. Waktu yang diberikan untuk peserta ujian sekitar 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 30 buah. Soal-soal yang disajikan berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Seperti diketahui, untuk pertama kalinya, tahun ini seleksi masuk tujuh sekolah ikatan dinas dilakukan secara terpadu. Ketujuh kampus dimaksud adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) 300 kursi, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN 3.650 kursi, Akademi Imigrasi (AIM) dan POLTEKIP 260 kursi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 500 kursi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 250 kursi, dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) sebanyak 80 kursi.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.

Read More

Kabupaten Semarang masih mengalami kekurangan 2.653 orang PNS guna memberikan layanan kepada masyarakat.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kabupaten Semarang masih mengalami kekurangan 2.653 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna memberikan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa beban kerja (ABK) yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang tahun 2015, diketahui kebutuhan PNS di daerah ini mencapai 12.494 orang. Namun, jumlah PNS hingga akhir Desember 2015 lalu hanya mencapai 10.121 orang. 

Kekurangan ini semakin bertambah di tahun 2016 karena ada 280 PNS yang telah pensiun.

Kepala BKD Kabupaten Semarang, Supramono mengatakan, kekurangan PNS tersebut terjadi hampir di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Semarang. Termasuk juga PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

“Bahkan kekurangan PNS ini, yang paling banyak adalah guru,” katanya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (6/4).

Sampai akhir Desember 2015, kebutuhan guru PNS mencapai 6.326 orang. Namun jumlah guru PNS hanya ada 5.612 orang. Sehingga masih mengalami kekurangan 714 guru.

Ia juga menambahkan, kekurangan pegawai tahun 2015 masih akan membengkak di tahun 2016 ini. Sebab, ada PNS yang memasuki pensiun terhitung mulai bulan April dan Oktober 2016 ini.

Total guru PNS yang pensiun bulan April ada 140 PNS yang pensiun dan Oktober sedikitnya ada 140 guru PNS yang masuk masa pension. Adanya kekurangan pegawai tersebut tentu sangat berpengaruh pada kinerja SKPD maupun kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Sebab akan banyak guru yang terpaksa harus mengajar rangkap di sekolah yang berbeda.

Bahkan, ada kepala seksi (Kasi) di SKPD yang tidak punya staf. Ini terjadi di beberapa kelurahan, kecamatan dan unit pelaksana teknis dinas. “Sehingga banyaknya pekerjaan harus diumlahnya minim,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Supramono, tiap SKPD menyiasati kekurangan pegawainya dengan mengoptimalkan pegawai yang ada dengan terlebih dahulu memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuannya agar para PNS ini bisa memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya.

Kiat lain untuk mengisi kekurangan PNS adalah menerima pindahan dari daerah lain. “Hanya cara ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan kurangnya PNS ini,” tambahnya.

Berita ini bersumber dari Republika

Read More

BKN Persiapkan TKB Berbasis Komputer dalam Rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) PNS menggelar kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Input Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB), Selasa (5/4/2016), di Station Computer Assisted Test (CAT) BKN, Kantor Pusat BKN. Kegiatan itu digelar terkait dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/3354/M.PAN-RB/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Penyusunan Naskah Soal TKB dan Surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor: B/517/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal Tindak Lanjut Penyusunan Naskah Soal TKB.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan pada penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun 2014, terdapat intervensi dalam hasil rekrutmen CPNS, khususnya dalam TKB. “Saat itu untuk TKD yang sudah menggunakan CAT, proses seleksi  bisa berjalan dengan fair. Namun saat TKB, yang masih dilakukan secara manual, masih terdapat intervensi.  Pascarekrutmen itu  banyak muncul laporan dari PTUN mengenai hasil TKB. Maka, untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam rekrutmen CPNS, muncullah  kebijakan penyelenggaraan TKD dan TKB secara keseluruhan dilakukan menggunakan CAT.”

Upaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses rekrutmen CPNS, jelas Bima, didorong oleh semangat memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh anak bangsa untuk membangun negeri melalui birokrasi. ”BKN selaku penyelenggaraan manajemen kepegawaian akan senantiasa berinovasi untuk mencari pola terbaik dalam rekrutmen CPNS,” pungkas Bima.

Sementara itu sebelumnya, Kepala PPSR, Aris Windiyanto mengatakan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun 2013 dan 2014, lahirlah kebijakan bahwa mulai tahun 2016 penyelenggaraan TKB CPNS akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). “Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Rekrutmen CPNS telah menerbitkan kebijakan penggunaan CAT  BKN dalam TKB rekrutmen CPNS mulai tahun 2016. Sementara soal-soal TKB diarahkan untuk disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional (Jabfung). Seperti soal TKB untuk rekrutmen Analis Kepegawaian, disusun oleh BKN karena memang BKN menjabat sebagai instansi pembina jabfung tersebut. Namun soal-soal itu harus diinput terlebih dahulu dalam aplikasi yang digunakan sistem CAT. Melalui kegiatan ini kami mensosialisasikan aplikasi tersebut, sehingga diharapkan perwakilan instansi yang bertugas menangani TKB bisa memahami aplikasi yang dimaksud”.

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menilai instansinya membutuhkan sekitar 19.000 pegawai baru.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa untuk meminimalisir dampak dari over kapasitas dan minimnya sipir yang terjadi di 477 Lapas di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly merencanakan penambahan pegawai. Ditemui usai membuka Pemantapan Kepala Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, Yasonna menilai instansinya membutuhkan sekitar 19.000 pegawai baru.

"Karena rasio sekarang sudah tidak ideal. Tapi kemarin ketika berdiskusi dengan Menpan RB mengusulkan cukup 11.000 saja. Ya kita lihat nanti," kata Yasonna, usai pemantapan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lapas atau Rutan yang digelar di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham RI di Jakarta, Selasa, 5 April 2016 itu.

Peningkatan teknologi pengawasan pun akan dilakukan untuk memudahkan kerja para petugas Lapas. Mulai dari finger print yang sudah dilaksanakan di hampir semua lapas, hingga rencana penerapan body scan. Teknologi ini dianggap penting mengingat agak mustahil memeriksa ketat pengunjung lapas secara manual mengingat setiap harinya hampir 500-an pengunjung datang ke Lapas.

"Body scan baru masuk anggaran, karena cukup mahal. Untuk satu alat katanya sekitar Rp 2 milyar. Yang body scan ini paling kami prioritaskan yang besar dulu seperti Sindur, Cipinang, dan lain-lain," ucapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.

Read More

Penyusunan Soal Tes CPNS Perlu Terapkan Prinsip Valid dan Reliabel

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Dr Saiful Ridlo, MSi mengingatkan agar dalam penyusunan butir soal rekrutmen CPNS senantiasa memperhatikan lima prinsip penulisan, yakni valid, reliabel, fair, transparan dan autentik. Pernyataan itu disampaikan Saiful saat menyampaikan materi tentang Tahapan Penyusunan Tes Kompetensi, dalam acara Workshop Pengayaan Soal Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN (PPSR) BKN dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (21/3/2016), di Fakultas MIPA, Unnes, Semarang.

Saiful menjelaskan yang dimaksud valid yakni mengujikan materi/kompetensi yang tepat; reliabel yakni konsisten hasil pengukurannya; fair, yakni tidak merugikan pihak tertentu; transparan yakni jelas apa yang diujikan dan jelas kriteria penskorannya; dan autentik yakni hasil kerja peserta yang sesungguhnya dan sesuai dengan dunia riil/nyata. Saiful menambahkan, pada prinsip fair, terkandung 3 komponen yakni jujur, seimbang dan terorganisasi.

Dalam komponen kejujuran, lanjut Saiful, pembuat soal perlu menyesuaikan tingkat kesukaran soal dengan kemampuan peserta tes, soal tidak menjebak, materi yang diujikan sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang digunakan serta perlu juga menetapkan penskoran yang tepat.

Sementara itu sebelumnya, Plt. Kepala PPSR BKN, Aris Windiyanto dalam sambutan saat membuka acara yang rencananya akan digelar hingga Rabu (23/3/2016) tersebut mengatakan workshop serupa ini telah pula digelar sebelumnya selama empat kali dengan melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Sebelas Maret ( UNS) Surakarta. Tujuan kegiatan ini, sambung Aris, untuk meningkatkan kapasitas para pembuat soal khususnya dalam penyusunan materi tes yang diujikan dalam rekrutmen dan seleksi calon ASN. “Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan BKN untuk mengendalikan rekrutmen dan seleksi calon ASN”.

Sementara itu dari segi materi, selain dipaparkan tentang Tahapan Penyusunan Tes Kompetensi, disampaikan pula materi tentang Rambu-rambu Penulisan Butir Soal dan Pengembangan Bank Soal (disampaikan oleh Dr Wiwik Isnaeni MSi) serta dipaparkan pula materi tentang Variasi Bentuk Soal Sesuai dengan Materi yang diujikan (disampaikan oleh Prof Dr Dwi Rukmini MPd).

Dr Wiwik Isnaeni MSi dalam materinya, salah satunya menjelaskan karakteristik bank soal yang perlu diperhatikan para pembuat soal. “Setiap butir soal pada bank soal merupakan butir soal yang telah teruji dan setiap butir soal perlu dilengkapi berbagai informasi yang berguna,” jelas Wiwiek. Ditambahkan pula, basis data soal pada bank soal perlu dibangun secara terstruktur. “Dalam pemeliharaan basis data bank soal perlu diperhatikan aspek kerahasiaan. Aspek ini penting untuk menjamin kualitas pemanfaatannya”. Sementara itu, Prof Dwi Rukmini dalam paparannya mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat variasi jawaban soal, pertama hindari homogenitas, hindari membuat 2 jawaban yang merupakan sinonim ataupun antonim satu sama lain, susun pilihan jawaban yang minimal terdapat dua pengecoh dan hindari pilihan jawaban yang berada di luar konteks soal.

Di bagian lain, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen BKN, Endar Setiawan menjelaskan acara ini diikuti oleh 24 peserta yang antara lain terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan PPSR, pengelola bank soal, auditor, pengolah bahan informasi dan publikasi serta perwakilan dari sejumlah Kantor Regional BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

PENERIMAAN SISWA IKATAN DINAS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN MORATORIUM

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sangat mengapresiasi atensi dari para anggota DPR RI Komisi II berkenaan dengan penerimaan siswa ikatan dinas yang saat ini dilakukan secara online, terintegrasi, dan serentak di seluruh Indonesia. "Saya berterima kasih kepada rekan-rekan Komisi II DPR RI yang telah memberikan masukan terhadap kebijakan kementerian PANRB dalam penyelenggaraan perekrutan siswa sekolah dinas serentak," ujarnya di Jakarta, Jumat, (18/03).

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, kebijakan tersebut saling tumpang tindih dan seharusnya tidak dilakukan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan moratorium, termasuk melalui pintu sekolah kedinasan. Lebih dari itu, pemerintah semestinya melakukan pengkajian terhadap kepegawaian yang ada saat ini, baik dari segi analisis jabatan maupun analisis beban kerja.  

“Saya hanya ingin mengatakan jangan sampai kebijakan yang diambil bentuk kegagalan berpikir. Sampai hari ini saya tidak memahami kebijakan Menpan-RB (Yuddy Chrisnandi) yang saling tumpang tindih dan bertolak belakang,” ujarnya seperti dikutip sebuah surat kabar di Jakarta, Kamis (17/03). Menurutnyai, selayaknya pemerintah memastikan terlebih dahulu postur ideal aparatur sipil negara. Dengan demikian akan jelas diketahui di mana letak kekurangan PNS.

Anggota Komisi II DPR lainnya, Bambang Riyanto menilai permasalahan kepegawaian belum tertangani dengan baik. Seharusnya Menpan-RB fokus membangun sistem kepegawaian yang baik dan benar. “Belum ada sistem yang memastikan kondisi kepegawaian dari daerah maupun pusat. Selama ini belum pernah. Cara perekrutannya belum teratur,” tukasnya.

Pendapat tersebut dikemukakan terkait dengan dengan keputusan pemerintah yang membuka seleksi secara terpadu di 7 Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas dan pendaftarannya dilakukan secara online. Hal ini merupakan kali pertama dilaksanakan secara terintegrasi "Tesnya juga menggunakan sistem Cat (red-Computer Assisted Test), sehingga  akan berjalan clean and fair," ujar Yuddy.

Lebih lanjut Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium yang diberlakukan Pemerintah bersifat terbatas. Hal itu tidak berlaku bagi guru, tenaga kesehatan, penegak hukum dan ikatan dinas. Karena itu, penerimaan siswa sekolah kedinasan tetap dilaksanakan, mengingat sampai saat ini masih kekurangan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu. Perekrutan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam membina dan mendidik generasi muda dalam pendidikan khusus untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. "Dengan pendidikan khusus yang mereka pelajari di pendidikan ikatan dinas ditargetkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelas Yuddy.

Menurut Yuddy, Pemerintah saat ini masih memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang sangat spesifik seperti petugas pajak, tenaga statistisi, pamong praja, sandiman, pelayanan keimigrasian, tenaga dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, agen intel, serta tenaga perencana dan pengawas di bidang transportasi untuk memenuhi kekurangan tenaga fungsional di instansi tertentu dan pemerintah daerah yang tentunya masih dalam batas hasil analisa jabatan dan beban kerja."Tenaga kerja dengan spesifikasi seperti ini idealnya dipersiapkan dalam sekolah dengan pendidikan yang sudah dikhususkan dan disesuaikan dengan tupoksi mereka nanti ketika ditempatkan", imbuh Yuddy.

Yuddy menambahkan, para siswa sekolah kedinasan dipersiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam fungsi tertentu untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Kementerian PANRB sudah melakukan kajian yang komprehensif untuk jumlah kebutuhan Pemerintah untuk tenaga dengan spesifikasi tertentu yang akan dididik di sekolah kedinasan dengan melakukan koordinasi lintas instansi baik tingkat pusat maupun daerah. "Saya pastikan, tidak ada kebijakan penerimaan pegawai yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah. Semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan instansi saat ini," tegas Yuddy.

Tidak langsung jadi CPNS

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan, siswa ikatan dinas tidak langsung diangkat menjadi CPNS. Mereka baru akan diangkat sebagai CPNS setelah selesai pendidikan dan memperoleh ijazah. Ia mencontohkan apabila program D3 akan diangkat sebagai CPNS tahun 2018, apabila S1/D4 maka akan diangkat sebagai PNS tahun 2019. "Jadi saat ini yang kami rekrut adalah calon siswa sekolah ikatan, bukan CPNS," ujar Setiawan.

Ia juga mengatakan bahwa calon siswa akan diseleksi secara ketat seperti halnya seleksi yang diperuntukkan bagi CPNS. Mulai dari seleksi administrasi, dan tahapan Tes Kompetensi Dasar (TKD) disamping tes lainnya sesuai dengan persyaratan masing-masing sekolah ikatan dinas tersebut.

Menurut Iwan, sekolah ikatan dinas bukanlah sekolah yang mudah, karena siswa akan diberikan pendidikan khusus yang memiliki tingkat kesulitan tertentu. "Tentunya kita akan sangat selektif karena jabatan fungsional yang akan mereka isi bukanlah pekerjaan umum yang dapat dilakukan orang tanpa pendidikan spesifik," tutur Setiawan.

Secara terpisah, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  Ermaya Suradinata menyambut baik sistem penerimaan secara terpadu dan online ini. Hal ini diyakini bisa mencegah praktek titip titipan oleh pejabat. Di IPDN sendiri, tahun ini mendapat quota 900 siswa, sama dengan tahun 2015. Namun jumlah itu belum tentu semuanya terisi, karena tahun lalu hanya terisi 750 orang, dari 23 ribu peserta yang mengikuti tes.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.

Read More